STANDART KONSEP PELAYANAN
REPRODUKSI DI RS, PUSKESMAS, DAN LAHAN PRAKTEK MASING-MASING
(Tugas Mata Kuliah Reproduksi )
DISUSUN OLEH :
1.
Ahmad Barra A.
2.
Endik Wijiono
3.
Ivelyn Maimunah Zenit
4.
Rinda A. Fita Sari
5.
Rindi Dwi Damayanti
6. Runi Nolisa
PRODI DIII KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN
“INSAN CENDEKIA MEDIKA”
2010
KATA PENGANTAR
Puji
syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahamat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Reproduksi yang
berjudul ”Standart Konsep Pelayanan
Reproduksi Yang Ada Di Rumah Sakit,Puskesmas dan Lahan Praktek”ini dengan baik dan benar.
Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:
1. Dosen pembimbing mata kuliah Reproduksi
Maharani Tri.P.S,Kep.Ns.M.Kes yang telah memberikan bimbingan dalam menyusun makalah ini.
2. Teman-teman sekelompok yang telah bekerja
keras dan bekerja sama dalam menyusun makalah ini.
Penulis menyadari bahwa
sebagai manusia biasa tentu makalah ini jauh dari sempurna.Oleh karena
itu,penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan
makalah ini dengan baik.
Semoga makalah ini dapat
bermanfaaat dan menambah wawasan kita semua.
Jombang,11
April 2010
Penyusun
DAFTAR ISI
Hal judul……………………………………………………………………………….i
Kata Pengantar…………………………………………………………………....…...ii
Daftar isi……………………………………………………………….....……………iii
A. Pengertian Konsep Normal Dalam Pelayanan Reproduksi………….........................1
1.Konsep Kehamilan Normal.......................................................................................
2.Konsep Persalinan
Normal.......................................................................................
3.Konsep Nifas
Normal................................................................................................
B.Standar Pelayanan Reproduksi di RS,puskesmas,dan lahan praktek
masing-masing..........................................................................................
1.Standar I Falsafah dan
Tujuan.................................................
2.Standar II Administrasi dan
Pengelolaan................................
3.Standar III Staf dan
Pimpinan.................................................
4.Standar IV Fasilitas dan
Peralatan..........................................
5.Standar V Kebijakan dan
Prosedur.........................................
6.Standar VI Pengembangan Staf dan Program
Pendidikan................................................................................
7.Standar VII Asuhan..................................................................
8.Standar VIII Evaluasi dan Pengendalian
Mutu.........................
C.Standar Praktek Reproduksi di RS,puskesmas,dan lahan praktek
masing-masing…………………………………………………………….
1.
Standar
I Metode Asuhan…………………………………….
2.
Standar
II Pengkajian……………………………………..
3.
Standar
III Diagnosa Kebidanan…………………………
4.
Standar
IV Rencana Asuhan……………………………
5.
Standar
V Tindakan…………………………………….
6.
Standar
V Partisipasi Klien………………………….
7.
Standar
VI Pengawasan………………………….
8.
Standar VII Evaluasi………………………………….
9.
Standar
VII Dokumentasi……………………………………
D. Kasus…………………………………………………………………
Daftar Pustaka……………………………………………………………………………
Standart
Pelayanan Reproduksi di Rumah Sakit,Puskesmas,dan Lahan Praktek
masing-masing
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut
fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat
kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang
menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Masalah reproduksi di Indonesia
mempunyai dua dimensi.
Pertama: yang laten yaitu kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi
akibat bebagai faktor termasuk pelayanan kesehatan yang relatif kurang baik.
Kedua ialah timbulnya penyakit degeneratif yaitu menopause dan kanker.
Dalam globalisasi ekonomi kita diperhadapkan pada persaingan
global yang semakin ketat yang menuntut kita semua untuk menyiapkan manusia
Indonesia yang berkualitas tinggi sebagai generasi penerus bangsa yang harus
disiapkan sebaik mungkin secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Upaya
tersebut haruslah secara konsisten dilakukan sejak dini yakni sejak janin dalam
kandungan, masa bayi dan balita, masa remaja hingga dewasa
bahkan sampai usia lanjut.
A. Pengertian
Konsep Normal Dalam Pelayanan Kebidanan
Normalitas
bukan suatu konsep yang baku.
Konsep ”normal” dapat didefinisikan secara sosial sehingga senantiasa berubah
setiap waktu. Dalam dunia yang selalu berubah ini,definisi konsep ”normal” akan
terus berubah sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku. Istilah
normal akan selalu diikuti oleh istilah abnormal.
Pemahaman
konsep abnormalitas dalam asuhan kebidanan menyebabkan sejumlah ibu digolongkan
ke dalam kelompok berisiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan
bahwa kondisi ibu mengalami hal-hal yang menyimpang dari konsep kenormalan
sehingga membatasi praktek kebidanan.Konsep normal dalam pelayanan kebidanan
mencakup proses kehamilan,persalinan dan nifas. Profesi ini menganggap bahwa
kehamilan,persalinan,nifas dan sekarang meluas pada wanita selama siklus
hidupnya merupakan hal yang normal dan alami.Oleh karena itu,konsep normal
tersebut diasumsikan tidak memerlikan penjelasan karena bidan telah mempunyai
pola pikir dan keyakinan yang universal dalam memberi asuhan kepada ibu hamil
sepanjangg siklus hidupnya.
1.Konsep
Kehamilan Normal
Masa kehamilan dimulaimdari
konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu
atau 9 bulan 7 hari), dihitung dari HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir).
Kehamilan melibatkan perubahan fisik dan emosi ibu serta perubahan sosial pada
keluarga. Pada umunya,kehamilan berkembang normal dan menghasilkan bayi yang
lahir sehat cukup bulan melalui jalan lahir.Akan tetapi,tidak sedikit masalah
yang terjadi dalam proses tersebut. Oleh karena itu,pelayanan sitem asuhan
antenatal merupakann cara penting untuk memantau dan mendukung kesehatan ibu
hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kelainan atau masalah yang ada.
2. Konsep Persalinan
Normal
Persalinan normal adalah
proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42
minggu),lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam
18-24 jam,dan tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Peran bidan dibutuhkan untuk memantau
persalinan,mendeteksi bantuan serta dukungan pada ibu dan bayi. Pendekatan yang
dilakukan oleh bidan tidak sama dengan pendekatan yang dilakukan oleh profesi
kesehatan yang lain, karena pada saat itu,wanita membutuhkan pelayanan
kemitraan.
3. Konsep Nifas Normal
Masa nifas dimulai setelah
kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti
keadaan sebelum hamil. Masa
nifas berlangsung kira-kira 6 minggu. Pada masa itu,terjadi perubahan fisiologis
antara lain perubahan fisik,involusi uterus dan pengeluaran lokia,proses
laktasi dan perubahan sistem tubuh lanilla. Tujuan asuhan masa nifas hádala
menjaga kesehatan ibu dan bayinya,baik fisik maupun psikologis,memberi
pendfidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri,nutrisi
keluarga,keluarga berencana,tata cara menyusui,pe,berian imunisasi pada bayinya
dan lain0lain. Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan
masa kritis baik ibu maupun bbayinya. Diperkirakan sekitar 50% kematian masa nifas terjadi dalm 24 jam pertama.
Dengan pemantauan melekat dalam asuhan nifas,kesehatan ibu dan bayi dapat
terjaga.
B. STANDAR PELAYANAN REPRODUKSI DI RS, PUSKESMAS, DAN LAHAN PRAKTIK MASING-MASING
1. STANDAR I : FALSAFAH DAN TUJUAN
Definisi Operasional :
- Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan
- Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan kebidanan berfokus pada promosi persalinan normal, pencegahan penyakit, pencegahan cacad pada ibu dab bayi, promosi kesehatan yang bersifat holistik, diberikan dengan cara yang kreatif, fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan. Asuhan berkesinambungan, sesuai keinginan klien dan tidak otoriter serta menghormati pilihan perempuan
2. STANDAR II : ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki pedoman
pengelolaan, standar pelayanan dan prosedur tetap. Pengelolaan pelayanan yang
kondusif, menjamin praktik pelayanan kebidanan yang akurat.
Definisi
Operasional :
- Ada pedoman pengelolaan pelayanan yang mencerminkan mekanisme kerja di unit pelayanan tersebut yang disahkan oleh pimpinan.
- Ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada pedoman standar alat, standar ruangan, standar ketenagaan yang telah tindakan di sahkan oleh pimpinan.
- Ada standar prosedur tetap untuk setiap jenis kegiatan/ kebidanan yang di sahkan oleh pimpinan.
- Ada rencana/program kerja disetiap institusi pengelolaan yang mengacu ke institusi induk.
- Ada bukti tertulis terselenggaranya pertemuan berkala secara teratur, dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat.
- Ada naskah kerjasama, program praktik dari institusi yang menggunakan lahan praktik, program pengajaran dan penilaian klinik.
- Ada bukti administrasi.
3. STANDAR III : STAF DAN PIMPINAN
Pengelola
pelayanan kebidanan mempunyai program pengeloaan sumber daya manusia, agar
pelayanan kebidanan berjalan efektif dan efisien.
Definisi
Operasional :
- Tersedia SDM sesuai dengan kebutuhan baik kualifikasi maupun jumlah.
- Mempunyai jadwal pengaturan kerja harian.
- Ada jadwal dinas sesuai dengan tanggung jawab dan uraian kerja.
- Ada jadwal bidan pengganti dengan peran fungsi yang jelas.
- Ada data personil yang bertugas di ruangan tersebut.
4. STANDAR IV : FASILITAS DAN PERALATAN
Tersedia sarana dan peralatan untuk mendukung
pencapaian tujuan pelayanan kebidanan sesuai dengan beban tugasnya dan fungsi
institusi pelayanan.
Definisi
Operasional :
- Tersedia sarana dan peralatan untuk mencapai tujuan pelayanan kebidanan sesuai standar.
- Tersedianya peralatan yang sesuai dalam jumlah dan kualitas.
- Ada sertifikasi untuk penggunaan alat-alat tertentu.
- Ada prosedur permintaan dan penghapusan alat.
5. STANDAR V : KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Pengelola
pelayanan kebidanan memiliki kebijakan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan
personil menuju pelayanan yang berkualitas.
Definisi
Operasional :
- Ada kebijakan tertulis tentang prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang disahkan oleh pimpinan.
- Ada prosedur rekrutment tenaga yang jelas.
- Ada regulasi internal sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban personil.
- Ada kebijakan dan prosedur pembinaan personal.
6. STANDAR VI : PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program
pengembangan staf dan perencanaan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan
pelayanan.
Definisi
Operasional :
- Ada program pembinaan staf dan program pendidikan secara berkesinambungan.
- Ada program orientasi dan pelatihan bagi tenaga bidan/personil baru dan lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan.
- Ada data hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan.
7. STANDAR VII : STANDAR ASUHAN
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki standar
asuhan/manajemen kebidanan yang diterapkan sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan kepada pasien.
Definisi
Operasional :
- Ada Standar Manajemen Asuhan Kebidanan (SMAK) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kebidanan.
- Ada format manajemen kebidanan yang terdapat pada catatan medik.
- Ada pengkajian asuhan kebidanan bagi setiap klien.
- Ada diagnosa kebidanan.
- Ada rencana asuhan kebidanan.
- Ada dokumen tertulis tentang tindakan kebidanan.
- Ada catatan perkembangan klien dalam asuhan kebidanan.
- Ada evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan.
- Ada dokumentasi untuk kegiatan manajemen kebidanan.
8. STANDAR VIII : EVALUASI DAN PENGENDALIAN MUTU
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program dan
pelaksanaan dalam evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan yang dilaksanakan
secara berkesinambungan.
Definisi
Operasional :
- Ada program atau rencana tertulis peningkatan mutu pelayanan kebidanan.
- Ada program atau rencana tertulis untuk melakukan penilaian terhadap standar asuhan kebidanan.
- Ada bukti tertulis dari risalah rapat sebagai hasil dari kegiatan pengendalian mutu asuhan dan pelayanan kebidanan.
- Ada bukti tertulis tentang pelaksanaan evaluasi pelayanan dan rencana tindak lanjut.
- Ada laporan hasil evaluasi yang dipublikasikan secara teratur kepada semua staf pelayanan kebidanan
C. STANDAR PRAKTIK REPRODUKSI DI RS, PUSKESMAS, DAN LAHAN PRAKTEK MASING-MASING
1. STANDAR I : METODE ASUHAN
Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode
manajemen kebidanan dengan langkah: Pengumpulan data dan analisis data,
penegakan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.
Definisi
Operasional :
- Ada format manajemen asuhan kebidanan dalam catatan asuhan kebidanan.
- Format manajemen asuhan kebidanan terdiri dari: format pengumpulan data, rencana asuhan, catatan implementasi, catatan perkembangan, tindakan, evaluasi, kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan lain.
2. STANDAR II : PENGKAJIAN
Pengumpulan data tentang status kesehatan klien
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat
dan dianalisis.
Definisi Operasional :
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis,
terfokus, yang meliputi data :
- Demografi identitas klien
- Riwayat penyakit terdahulu
- Riwayat kesehatan reproduksi :
- Riwayat haid
- Riwayat bedah organ reproduksi
- Riwayat kehamilan dan persalinan
- Pengaturan kesuburan
- Faktor kongenital/keturunan yang
terkait
- Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
- Analisis data
3. STANDAR
III : DIAGNOSA KEBIDANAN
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis
data yang telah dikumpulkan.
Definisi
Operasional :
- Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan hasil analisa data.
- Diagnosa kebidanan dirumuskan secara sistematis.
4. STANDAR IV : RENCANA ASUHAN
Definisi
Operasional :
- Ada format rencana asuhan kebidanan.
- Format rencana asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa, berisi rencana tindakan, evaluasi dan tindakan.
5. STANDAR V : TINDAKAN
Tindakan
kebidanan dilaksanakan berdasarkan diagnosa, rencana dan perkembangan keadaan
klien.
Definisi
Operasional :
- Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi.
- Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien.
- Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau hasil kolaborasi.
- Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan etika dan kode etik kebidanan.
- Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia.
6. STANDAR VI : PARTISIPASI KLIEN
Klien dan keluarga dilibatkan dalam rangka
peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Definisi
Operasional :
- Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang :
- Status kesehatan saat ini
- Rencana tindakan yang akan
dilaksanakan
- Peranan klien/keluarga dalam
tindakan kebidanan
- Peranan petugas kesehatan dalam
tindakan kebidanan
- Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
- Klien dan keluarga dilibatkan dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan dalam asuhan.
- Pasien dan keluarga diberdayakan dalam terlaksananya rencana asuhan klien
7. STANDAR VII :
PENGAWASAN
Monitor/pengawasan
klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui
perkembangan klien.
Definisi
Operasional :
- Adanya format pengawasan klien.
- Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan sistimatis untuk mengetahui perkembangan klien.
- Pengawasan yang dilaksanakan dicatat dan dievaluasi.
8. STANDAR VIII : EVALUASI
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus
menerus sesuai dengan tindakan kebidanan dan rencana yang telah dirumuskan.
Definisi Operasional :
- Evaluasi dilaksanakan pada tiap tahapan pelaksanaan asuhan sesuai standar.
- Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan.
9. STANDAR IX : DOKUMENTASI
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan
standar dokumentasi asuhan kebidanan.
Definisi Operasional :
- Dokumentasi dilaksanakan pada setiap tahapan asuhan kebidanan.
- Dokumentasi dilaksanakan secara sistimatis, tepat, dan jelas.
- Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan
D. CONTOH KASUS
Contoh kasus diambil dari Seminar hasil penelitian yang
berjudul “Akses dan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan pada
perempuan miskin “ oleh Women Research Institute pada 30 Juni 2008 di Jakarta
Kasus 1
Akses dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Miskin (Hasil Studi WRI di 7 Kabupaten: Lampung Utara, Lebak, Indramayu, Solo, Jembrana, Lombok Tengah, dan Sumba Barat) 2007
Edriana Noerdin (Women
Research Institute)
Simpulan Sementara
Penelitian Kuantitatif.
- Walaupun ada jaminan pelayanan kesehatan gratis, tidak serta merta mengurangi pilihan perempuan miskin untuk ke dukun seperti di Lebak, Lampung Utara dan Sumba Barat karena sosialisasi layanan gratis tidak merata, dan dukun mudah diakses.
- Pilihan masyarakat ke dukun dipengaruhi oleh jarak tempuh, pelayanan perawatan bayi dan ibu paska melahirkan, fleksibilitas pembayaran (in-natura) dan kapercayaan dan tradisi masyarakat yang masih kuat
- Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal didesa.
- Biaya bersalin yang dianggap mahal masih menjadi alasan masyarakat untuk melahirkan di dukun.
- Ada peningkatan pendidikan berkala kesehatan reproduksi bagi bidan agar mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.
Kasus 2
Ketersediaan dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Bagi Ibu Melahirkan (Hasil Studi di 7 Kabupaten: Lombok Tengah, Indramayu, Surakarta, Jembrana, Lampung Utara, Sumba Barat, Lebak), 2008
Simpulan Sementara
Penelitian Kualitatif
- Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal di desa, peningkatan kesejahteraan Bidan, jaminan transportasi bagi bidan yang tinggal di daerah terpencil, serta jaminan keamanan terhadap bidan yang tinggal di daerah terpencil.
- Belum di semua daerah penelitian ada kebijakan kemitraan bidan dengan dukun yang sudah berhasil diterapkan di Indramayu dan Lombok Tengah dengan dampak persalinan dibantu Bidan tinggi dibanding Lampung Utara, Sumba Barat, dan Lebak, bahkan mendekati angka Surakarta dan Jembrana.
- Perlu ada peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi bidan agar mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.
- Belum ada kebijakan tentang implementasi standar polindes yang layak huni dan memenuhi standar kebersihan dasar untuk membantu ibu melahirkan seperti kamar yang terpisah dari keluarga bidan, minimal ada dua ruangan kamar untuk menampung pasien lebih dari satu orang, adanya air bersih, adanya lampu penerangan, adanya kulkas untuk menyimpan obat-obatan.
- Belum ada kebijakan agar klaim biaya bantuan persalinan oleh bidan harus langsung dibayarkan, sehingga bidan tidak selalu bekerja sukarela tanpa ada kepastian klaim biaya persalinan mereka akan dibayar.
Kasus 3
Strategi Making Pregnancy Safer
Dr. Lukman Hendro Laksmono,
MBA (HPN)
(Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Departeme Kesehatan RI)
(Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Departeme Kesehatan RI)
Strategi Making Pregnancy Safer
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir di tingkat pelayanan dasar dan rujukan
- Membangun kemitraan yang efektif
- Mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat
- Penguatan manajemen program KIA: sistem survailans, monitoring dan informasi KIA dan pembiayaan
Ibu meninggal disebabkan karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu
berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang
dilatarbelakangi kejadian:
- Terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan
- Terlambat mencapai fasilitas kesehatan
- Terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan
Peningkatan Akses dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir
1. Keluarga Berencana:
1. Keluarga Berencana:
- Penyediaan pelayanan KB gratis bagi Gakin
- Penyediaan Alokon
- Menurunkan kejadian Unmet Need dan 4 terlalu
2. Pelayanan Antenatal:
- Peningkatan kualitas: pemeriksaan laboratorium, konseling, imunisasi dan gizi
- Integrasi dengan program terkait: IMS, HIV, Malaria, Tb dan kecacingan
- Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)
3. Pertolongan persalinan:
- Kemiteraan bidan – dukun
- Persalinan dengan MAK III
- Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan
4. Pelayanan masa nifas:
- Ibu
- Neonatus
- Dilakukan sedini mungkin
5. Penanganan Komplikasi:
- Penyediaan Puskesmas mampu PONED dan RS mampu PONEK yang berfungsi
- Menurunkan CFR
Pemberdayaan perempuan,
keluarga dan masyarakat
- Pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah (formal dan non formal) dan non sekolah
- Promosi tentang kesehatan reproduksi pada masyarakat termasuk pemerintah
- Peningkatan pengetahuan dan kesiapan tentang bahaya kehamilan, persalinan dan nifas --> Desa Siaga, GSI, pemanfaatan Buku KIA dan P4K
Kasus 4
“Bidan“ Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Emi Nurjasmi (PP Ikatan
Bidan Indonesia)
Peningkatan Akses dan
Kualitas Pelayanan Maternal dan Neonatal
- Di masyarakat (Pelayanan esensial, deteksi kasus risti + PPGDON di Polindes/Poskesdes)
- Puskesmas (Pelayanan esensial, deteksi kasus risti + PONED (Tim PONED)
- RS. Kabupaten/Kota
- (Pelayanan esensial, deteksi kasus risti + PONEK (Tim PONEK)
- Pemantapan jaringan pelayanan obstetri dan neonatal di wilayah kabupaten/kota
- Peningkatan Kemitraan (Lintas sektor dan program)
- Jamkesmas
Prinsip Pelayanan Kebidanan di
Desa
- Pelayanan di komunitas desa sifatnya multi disiplin meliputi ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran, sosial, psikologi, komunikasi, ilmu kebidanan, dan lain-lain yang mendukung peran bidan di komunitas
- Dalam memberikan pelayanan di desa bidan tetap berpedoman pada standar dan etika profesi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- Dalam memberikan pelayanan bidan senantiasa memperhatikan dan memberi penghargaan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan.
Ukuran keberhasilan bidan dalam
pelayanan di komunitas/desa tidak hanya penurunan AKI dan AKB, tapi juga
bangkitnya gerakan masyarakat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan
kesehatan serta kualitas hidupnya.
Kesimpulan
- Pada hakekatnya masyarakat punya hak memperoleh pelayanan yang berkualitas -->Ibu Sehat Bayi sehat --> Bangsa sehat
- Bidan sebagai pemberi jasa harus menjaga mutu pelayanan dan melayani sesuai kebutuhan (mitra perempuan)
- Bidan harus tetap meningkatkan kemampuan
- Bidan sebagai tenaga kesehatan pada lini terdepan (ujung tombak)
- Bidan punya kebutuhan dan harapan (kesejahteraan, masa depan dan keamanan)
- Pemerintah bertanggungjawab menyediakan yankes (Sarana prasana, SDM dll (Sustainability dan Jamkesmas?)
- Pemerintah dan OP melakukan pengawasan dan pembinaan
Kasus 5
Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi
Roy Tjiong (Ketua Panah
Medik/Kespro PKBI)
Pokok Permasalahan
- Rendahnya akses penduduk miskin pada layanan kesehatan yang berkualitas sehingga status kesehatan mereka tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu
- Motivasi rendah khususnya untuk penempatan di daerah terpencil dan miskin
- Kebijakan insentif yang lemah
- Dwi-fungsi memberikan insentif yang lebih kuat bagi petugas kesehatan untuk bekerja di pusat-pusat pertumbuhan
- Program PTT dan berbagai insentif yang dikembangkan belum berhasil mengatasi kesenjangan geografis
- Decentralisasi secara nyata semakin memperburuk skema insentif dan semakin melemahkan sistem informasi kesehatan
Quality of Care
- Bidan setelah mengenali kondisi gawat darurat kebidanan perlu segera merujuk ibu bersalin ke sistem rujukan yang handal
- Namun, tidak jarang sistem rujukan yang tersedia belum didukung kompetensi klinis dan kelengkapan peralatan medis yang tersedia masih sub-standar
- Peran bidan adalah mengenali kasus gawat darurat, merujuk dan memfasilitasi proses rujukan
Beberapa kajian tentang
Bidan di Desa menunjukkan:
- Di daerah terpencil Bidan di Desa dituntut juga untuk melakukan asuhan perawatan anak, dan fungsi kuratif di samping asuhan rawatan kehamilan/persalinan
- Utilisasi layanan kesehatan masih rendah
- Fungsi rujukan masih jauh dari optimal
- Apakah masalahnya terletak pada suplai atau demand?
- Sekalipun masyarakat miskin sudah dijamin (askeskin, jamkesmas) untuk layanan kuratif, bagaimana dengan transportasi?
DAFTAR PUSTAKA
Satia
negara,M.fais.2009.Buku Ajar Organisasi
dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta
Kebidanan.Jakarta:Salem Medika
Syafrudin.2009.Organisasi
dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam Kebidanan.Jakarta:Trans info Media
Http:// wri.or.id/:g:id/Penelitian
Kesehatan Perempuan/Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi.
Http:// puskesmas./ agustus
30.2009
Soepardan, suryani dan
M.Dadi Anwarhadi.2005.Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan.Jakarta:EGC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar